Profesi perawat memegang peranan penting dalam sektor kesehatan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan, perawat bekerja keras dalam memberikan perawatan kepada pasien.
Namun, di balik tanggung jawab profesional ini, terdapat kewajiban perpajakan yang sering kali belum sepenuhnya dipahami oleh para perawat, terutama yang bekerja secara mandiri atau memiliki praktik sendiri.
Baca Juga : Step By Step Menjadi Perawat Resmi di Indonesia
Menurut data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Indonesia memiliki lebih dari 1 juta perawat aktif pada tahun 2023. Sebagian besar dari mereka bekerja di rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya, baik di sektor publik maupun swasta.
Namun, sekitar 20% dari perawat juga menjalankan praktik mandiri, membuka peluang untuk menjadi wajib pajak yang harus lebih sadar akan tanggung jawab perpajakannya.
Pajak bagi Perawat: Apa yang Harus Diketahui?
Sebagai tenaga kesehatan, perawat yang bekerja di rumah sakit umumnya memiliki status karyawan tetap. Dalam hal ini, kewajiban pajak mereka biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun, bagi perawat yang menjalankan praktik mandiri, seperti membuka layanan homecare atau konsultasi, kewajiban perpajakan menjadi lebih kompleks.
Perawat yang memiliki penghasilan tambahan dari praktik mandiri harus melaporkan dan membayar pajak secara mandiri. Hal ini mencakup penghitungan penghasilan bruto, pengurangan biaya operasional, hingga pelaporan melalui e-Filing.
Tidak sedikit perawat yang merasa kesulitan memahami regulasi perpajakan yang berlaku, terutama jika mereka belum terbiasa mengelola dokumen keuangan dengan baik.
Dalam situasi seperti ini, peran jasa konsultan pajak menjadi sangat penting. Konsultan pajak dapat membantu para perawat memahami kewajiban pajak mereka, mengelola laporan keuangan, dan memastikan pembayaran pajak dilakukan tepat waktu. Dengan bantuan profesional, para perawat dapat fokus pada pekerjaan utamanya tanpa khawatir akan kesalahan administrasi pajak.
Tantangan dan Peluang
Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak individu nonkaryawan di Indonesia masih di bawah 70% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak tenaga kerja profesional, termasuk perawat, yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan penghasilan tambahan mereka.
Namun, ada kabar baik. Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif pajak untuk tenaga kesehatan, terutama yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Insentif ini termasuk pembebasan PPh atas honorarium tertentu dan pengurangan tarif pajak. Meski pandemi sudah mereda, insentif ini menjadi pelajaran penting bagi tenaga kesehatan untuk lebih memahami manfaat dari pengelolaan pajak yang baik.
Edukasi dan Pendampingan
Agar lebih banyak perawat patuh pajak, diperlukan edukasi yang berkesinambungan. Organisasi profesi seperti PPNI dapat bekerja sama dengan otoritas pajak untuk mengadakan seminar dan pelatihan tentang perpajakan.
Selain itu, bagi perawat yang memiliki penghasilan tambahan atau usaha mandiri, menggunakan jasa konsultan pajak bisa menjadi solusi yang efektif.
Dengan pendampingan profesional, para perawat tidak hanya dapat memenuhi kewajiban pajak dengan baik, tetapi juga memahami potensi insentif atau pengurangan pajak yang mungkin mereka dapatkan.
Dengan manajemen pajak yang tepat, perawat tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat peran mereka sebagai pahlawan kesehatan sekaligus wajib pajak yang berkontribusi pada negeri.
Sumber: PPNI, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Indonesia